Macam-Macam Jenis Kebijakan Pemerintah Kolonial dan Pengaruhnya terhadap Kehidupan Rakyat dan Pemerintahan

Jalur perdagangan yang sering digunakan pada waktu ituadalah Malaka, Maluku, dan Laut Jawa sebagai urat nadinya.

Namun, dengan ditunjang kekayaan alam Indonesia mendorongbangsa-bangsa asing tersebut bukan hanya melakukan kegiatanperdagangan, melainkan juga menguasai daerah-daerah disekitarnya terutama daerah yang menguntungkan.

Dalam penguasaanya itu, pemerintah kolonial mengeluarkanberbagai kebijakan. Serangkaian kebijakan pemerintah kolonialmampu mengubah tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Kekuasaan kolonial secara pelan namun pasti berhasilmemengaruhi terjadinya perubahan di berbagai aspekkehidupan.

Adapun bentuk-bentuk pengaruh kolonial diantaranya meliputi agama, adat istiadat, pendidikan, kesenian,hukum, dan sistem pemerintahan.

1. Masa Pemerintahan Portugis

Kekuasaan Portugis di Maluku diawali dengan kedatanganFrancisco Serrao. Portugis mulai mendapat angin segar ketikapenguasa Ternate meminta bantuannya dalam menghadapipenguasa Tidore yang didukung Spanyol. Sebagai imbalannyaSultan Ternate memberi izin kepada Portugis untuk mendirikanbenteng di sana.Setelah mempunyai kedudukan di Maluku, Portugis mengincarSumatra yang kaya akan lada. Kehadiran Portugis di Sumatramendapat tentangan, terutama dari Kerajaan Aceh.

Sementara itu, di Jawa, Portugis hanya dapat berdagang diPasuruan dan Blambangan. Di daerah lainnya Portugis tidakdapat berdagang, sebab sebagian besar Jawa dikuasai olehKerajaan Demak. Di daerah Indonesia lainnya Portugis hanyadapat menetap di Timor, sementara kedudukannya di Ternatemulai goyah. Monopoli perdagangan dan penyebaran agamaNasrani yang dilakukan Portugis di Maluku ditentang kerasrakyat Ternate. Portugis memaksakan kekuasaan di Ternate,Tidore, dan Jailolo yang akhirnya menimbulkan perlawananrakyat.

Beberapa dampak dari imperialisme yang dilakukan olehPortugis di Indonesia adalah sebagai berikut:

a.   Dalam bidang politik, dengan dikuasainya Malakamenghancurkan organisasi perdagangan Asia, Macau diCina, dan Ambon.

b.   Terjadinya penyebaran agama Kristen yang dipimpin olehXaverius di Ambon, Ternate, dan Morotai.

c.   Banyaknya nama orang di daerah Maluku yang menggunakannama Portugis. Selain itu, ada beberapa kata dalam bahasaIndonesia yang menyerap unsur bahasa Portugis sepertimeriam, minggu, nona, signor, sinyor, dan dalam kesenian,musik keroncong merupakan perpaduan dengan budayaPortugis.

2. Masa Pemerintahan Kompeni (VOC)

Pada masa Gubernur Jenderal J.P. Coen (1619–1623, 1627–1629)diberlakukan berbagai kebijakan di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Memonopoli perdagangan di Maluku.

b. Menjadikan Batavia sebagai pelabuhan dan pusat kekuasaanVOC.

c. Menjalankan politik devide et impera (adu domba) antararaja-raja di Jawa dengan kepulauan Nusantara lainnya.

d. Mendatangkan keluarga-keluarga Belanda untuk mengelolapertanian di Indonesia.

e. Proses westernisasi pada budaya-budaya pribumi.

f. Memonopoli perdagangan rempah-rempah.

Salah satu kebijakan Coen yang paling keras yaitu dihancurkannyaPulau Banda. Penduduk Banda dibantai, sedangkan yang hidupdijadikan budak.Untuk menjalankan misi menaklukkan Nusantara, VOCmelakukan strategi sebagai berikut ini:

a.   Melakukan tindak kekerasan, peperangan, dan tindakankasar terhadap penguasa setempat dan para pedagang yangmelawannya.

b.   Mengusir dan membunuh para penduduk yang menolakmenjual barang dagangannya kepada VOC.

c.   Menghancurkan pusat-pusat perdagangan Islam diNusantara.

d.   Melakukan tipu muslihat serta mencampuri urusan dalamnegeri setiap kerajaan, terutama di Jawa.

Pada tahun 1799, VOC mengalami kebangkrutan yangdisebabkan faktor-faktor berikut:

a.   Banyaknya korupsi yang dilakukan para pegawai VOC,apalagi mereka tidak mempunyai kewajiban untukmemberikan laporan keuangan pada pemerintah Belanda.

b.   Banyaknya biaya yang harus dikeluarkan VOC sebagaidampak dari peperangan yang dilakukan VOC diNusantara.

c.   Persaingan yang ketat dengan kongsi dagang lain.

d.   Rakyat Indonesia tidak mampu lagi membeli barang-barangBelanda.

e.   Terjadinya perdagangan gelap.

Dalam sastra Melayu, kepahlawanandan keperkasaantokoh-tokoh pendamping Malakadalam melaksanakan roda pemerintahannyamuncul. Tokoh yangdianggap sebagai pahlawansamudra adalah Hang Tuah, HangLekir, dan Hang Jebat.

3. Masa Pemerintahan Kolonial Belanda

Setelah VOC bubar, kekuasaan Belanda di Indonesia dilanjutkanoleh pemerintahan Hindia Belanda. Pemerintahan ini dipimpinoleh seorang gubernur jenderal sebagai wakil raja atau ratuBelanda. Setelah kekuasaan Raja Wilhem V runtuh, berdirilahRepublik Bataaf. Selama 8 tahun Indonesia berada dalamkekuasaan Republik Bataaf (1799–1806). Namun, pada tahun1795 Belanda takluk terhadap Prancis yang dipimpin NapoleonBonaparte.

4. Masa Pemerintahan Daendels

Pada tahun 1806, Napoleon mengangkat adiknya, LouisNapoleon Bonaparte menjadi raja Belanda dan membubarkanRepublik Bataaf. Kemudian Louis Napoleon mengangkatMarsekal Herman Willem Daendels menjadi gubernur jenderaldi Hindia Belanda (1808–1811). Tugas utama Daendels adalahmempertahankan Pulau Jawa agar tidak direbut Inggris.Selainitu, Daendels juga mempunyai tugas memberantas penyelewengandan korupsi. Untuk itu, Daendels melakukan serangkaianpersiapan sebagai berikut:

a.   Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukansepanjang 1.100 kilometer. Hal ini dimaksudkan untukmemperlancar komunikasi antar daerah yang dikuasaiDaendels di sepanjang Pulau Jawa.

b.   Menarik orang Indonesia agar menjadi tentara.

c.   Membangun pangkalan armada laut di Anyer dan Ujung Kulon.

d.   Memaksa rakyat di daerah Priangan untuk menanam kopiyang hasilnya diserahkan kepada pemerintah.

e.   Menjual tanah-tanah negara kepada orang swasta asing.

f.    Memungut pajak yang tinggi terhadap rakyat.

Pada masa pemerintahannya, Daendels membagi Pulau Jawamenjadi beberapa wilayah administratif yang disebut prefectur,di mana masing-masing wilayah itu diperintah oleh seorangprefect. Prefectur adalah wilayah administratif setara karisedenan.Pada masa pemerintahan Daendels ini juga terjadi permusuhanantara raja-raja Jawa dengan Daendels. Salah satunya, yaituSultan Banten yang menentang Daendels akibat pembangunanjalan antara Anyer–Panarukan. Namun, Daendels mampumenghancurkan Banten dan mengasingkan sultan ke Ambon.Perlawanan serupa juga dilakukan oleh Raja Jogjakarta dibawah pimpinan Hamengkubuwono II. Hal ini berakibat haruskehilangan tahta dan wilayah kekuasaan Jogja diperkecil.Deandels datang ke Jawa dengan membawa semangatpembaruan yang dikombinasikan dengan kediktatoran. Diasangat membenci feodalisme penguasa-penguasa di Jawa,sehingga berusaha menjadikan wewenang dan kekuasaanmereka berburang dengan mengangkat mereka menjadipegawai administratif Eropa. Hal itu menimbulkan perlawanan-perlawananterhadap Daendels.

5. Masa Pemerintahan Inggris

Inggris mendarat di Batavia pada tanggal 11 Agustus 1811 danlangsung menyerang Belanda. Akhirnya Batavia jatuh ke tanganInggris dan Janssens sebagai pengganti Gubernur JenderalDaendels lari ke Tuntang. Ia tidak mempunyai pilihan, selainmenyerah kepada pasukan Inggris yang dipimpin Lord Minto.Menyerahnya Belanda itu tertuang dalam Perjanjian Tuntang(1811). Isi Perjanjian Tuntang adalah sebagai berikut:

a. Seluruh kekuatan militer Belanda di Asia Tenggara harusdiserahkan kepada Inggris.

b. Utang pemerintah Belanda tidak diakui Inggris.

c. Pulau Jawa, Madura, dan semua pangkalan Belanda di luarJawa menjadi wilayah kekuasaan Inggris.

Inggris mengangkat Thomas Stamford Raffles (1811–1816)sebagai letnan gubernur jenderal mewakili Lord Minto yang

berkedudukan di Calcutta, India.Perubahan-perubahan penting yang dilakukan Raffles adalah sebagai berikut:

a. Bidang Pemerintahan

1)   Membagi Pulau Jawa menjadi 18 karesidenan danmengangkat asisten residen orang Eropa sebagaipengawas bupati.

2)   Mengurangi kekuasaan para bupati dengan menjadikannyasebagai pegawai pemerintah dan digajidengan uang, sehingga tidak mengandalkan pajak darimasyarakat.

3)   Menerapkan pengadilan dengan sistem juri.

b. Bidang Ekonomi

1)   Menghapuskan sistem kerja rodi yang pernahditerapkan oleh Daendels, kecuali untuk daerahPriangan dan Jawa Tengah.

2)   Menghapuskan pelayaran hongi yang pernahditerapkan oleh VOC.

3)   Menghapuskan sistem perbudakan.

4)   Menghapuskan penyerahan wajib dan hasil bumi daripenduduk kepada penguasa.

5)   Melaksanakan sistem pajak tanah (landrent system)dengan ketentuan petani harus menyewa tanah yangdigarapnya kepada pemerintah, di mana besarnyasewa tanah disesuaikan dengan keadaan tanah. Pajakbumi harus dibayar dengan uang atau beras, dan orang-orangyang bukan petani dikenakan pajak kepala.

Kegiatan Raffles yang berjasa dalam bidang ilmu pengetahuanantara lain sebagai berikut:

a. Membangun Gedung Harmoni untuk lembaga ilmupengetahuan Bataviassch Genootshap.

b. Menulis sejarah kebudayaan dan alam Jawa dalam “Historyof Java.”

c. Sebagai perintis Kebun Raya Bogor, dan Nama Rafflesdiabadikan sebagai nama bunga bangkai rafflesia arnoldi.

6. Masa Pemerintahan Belanda dan Pax Nederlandica

Berikut adalah masa-masa yang harus dilalui selamapemerintahan Belanda dengan menjadikan Indonesia sebagaiPax Nederlandica, yang berarti perdamaian di bawah Belanda.

a. Masa Peralihan (1816–1830)

Peralihan kekuasaan dari tangan Inggris ke tangan Belandayang terjadi pada tahun 1816 ini menghadapkan Belandapada permasalahan sistem mana yang akan diterapkan diIndonesia agar keuntungan secara ekonomi tetap didapatkan.Terjadinya perubahan politik yang diakibatkan olehperistiwa-peristiwa di Eropa mendorong Inggris dan Belandamengadakan perundingan di London.Berikut ini ketetapan berdasarkan Convention of London(1814).

1)   Semua bekas jajahan Belanda yang dikuasai Inggrisdikembalikan kepada Belanda, kecuali Afrika Selatan,Ceylon, dan beberapa tempat di India.

2)   Akan dibentuk komisi yang dipimpin oleh KomisarisJenderal Elout, Buyskes, dan Van der Capelen. Komisi inibertugas memperbaiki ekonomi Indonesia, membayarutang-utang Belanda, dan mengambil piutangnya.

3)   Pemerintah Belanda mendirikan Nederlandsche HandelsMaatschappij (serikat dagang Belanda satu-satunya yangberhak mengekspor hasil bumi yang dihasilkan daritanam paksa) yang mendapatkan bantuan daripemerintah Belanda dan Eropa.

Dengan demikian, sejak tahun 1816 Indonesia diserahkankembali kepada Belanda di bawah pimpinan GubernurJenderal Van der Capellen. Van der Capellen pada tahun1823 membuat kebijakan menghentikan dan menghapuspenyelewengan tanah swasta di Jawa Tengah. Kebijakantersebut merugikan para bangsawan pribumi, karenamereka harus membayar ganti rugi dan uang sewa yangharus dibayarkan pada para pengusaha Eropa dan Cina.Inilah salah satu faktor penyebab munculnya pemberontakandari para bangsawan di Jawa Tengah.

b. Masa Tanam Paksa (Cultuurstelsel) (1830–1870)

Pada tahun 1830-an Belanda dihadapkan pada permasalahankeuangan yang parah, bahkan terancam bangkrut akibatbesarnya biaya peperangan yang harus mereka keluarkanselama peperangan di Jawa, Bonjol, dan Belgia. Oleh karenaitu, Van den Bosch memperkenalkan sebuah sistem yangdapat memberikan keuntungan besar denganmenggunakan cara-cara tradisional, yaitu cultuurstelsel.

Bosch menilai bahwa Jawa sangat cocok dan dapatmemberikan keuntungan besar bagi Belanda karenakesuburan tanah dan padatnya penduduk yang dapatdigunakan sebagai pekerja dan pengolah lahan.Pada masa pelaksanaan sistem tanam paksa, masyarakatwajib menanam tanaman seperti tebu, nila, teh, kopi, dantembakau, di mana dalam pelaksanaannya diawasi dandijalankan langsung oleh pemerintah. Adapun ketentuansistem tanam paksa berdasarkan Lembaran Negara Tahun1834 No. 22 adalah sebagai berikut:

1)   Penyediaan lahan untuk tanaman wajib harus ataspersetujuan penduduk.

2)   Bagian tanah pertanian yang disediakan penduduk untuktanaman wajib tidak boleh melebihi seperlima bagian.

3)   Pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanamanwajib tidak boleh melebihi waktu menanam padi.

4)   Bagian tanah yang digunakan menanam tanamanwajib tidak boleh melebihi luas lahan menanam padi.

5)   Tanaman wajib yang dihasilkan harus diberikan kepadapemerintah. Jika hasil yang diperoleh lebih dari yangditaksir, maka lebihnya diserahkan kepada penduduk.

6)   Kegagalan panen ditanggung pemerintah asal kegagalantersebut bukan karena kurang rajinnya penduduk.

7)   Penduduk desa mengerjakan tanah-tanah mereka dibawah pengawasan kepala desa, sedangkan pegawaiEropa melakukan pengawasan terbatas agar penanamandan panen berjalan baik dan tepat pada waktunya.

Dampak dari pelaksanaan sistem tanam paksa adalah sebagai berikut:

1)   Belanda mendapatkan keuntungan yang sangat besarnamun kesejahteraan masyarakat menurun, sehinggamemunculkan kemiskinan yang parah.

2)   Terjadinya penyelewengan aturan-aturan tanam paksayang pada akhirnya sangat menyengsarakan penduduk.

3)   Pemberlakuan cultuurprocenten menambah beban bagipenduduk.

4)   Berkembangnya reaksi keras di Belanda terhadap pelaksanaansistem tersebut hingga keluarnya UU AgrariaTahun 1870.

5)   Masyarakat Indonesia mengenal jenis-jenis tanaman,teknik penanaman, dan pertanian yang baru.

6)   Perluasan jaringan jalan raya untuk kepentingan tanampaksa.

c. Masa Liberal

Pelaksanaan sistem tanam paksa yang menyengsarakanmasyarakat akhirnya mendapat kritikan dari berbagai pihak.Tokoh-tokoh penentang cultuurstelsel di antaranya adalah sebagai berikut:

1) E.F.E. Douwes Dekker lewat bukunya yang berjudulMax Havelaar

Akibat kritikan Douwes Dekker atau yang dikenaldengan nama Multatuli, Belanda mengganti politiktanam paksa dengan politik pintu terbuka. Dalambukunya, Multatuli mengemukakan keadaan pemerintahankolonial yang zalim dan korup di Jawa. Buku itumenjadi senjata bagi kaum liberal untuk melancarkanprotes atas pelaksanaan tanam paksa.

2) Baron van Hoevell

Baron van Hoevell adalah mantan pendeta yangmenyaksikan sendiri penderitaan rakyat akibat tanampaksa. Baron van Hoevell membela rakyat Indonesiamelalui pidato-pidatonya di DPR Nederland.

3) Fransen van der Putte yang menulis Suiker Contracten.

Hasil dari perdebatan di parlemen Belanda adalahdihapuskannya cultuurstelsel secara bertahap mulai tanamanyang paling tidak laku sampai dengan tanaman yang lakukeras di pasaran Eropa. Secara berangsur-angsurpenghapusan cultuurstelsel adalah sebagai berikut:

a. Pada tahun 1860, penghapusan tanam paksa lada.

b. Pada tahun 1865, penghapusan tanam paksa untuk tehdan nila.

c. Pada tahun 1870, hampir semua jenis tanam paksa telahdihapuskan.

Setelah dihapuskannya tanam paksa, kaum pengusaha swastaleluasa mengatur tanah jajahan demi keuntunganpribadi.UU Agraria Tahun 1870 membuka jalan bagi pihak swastauntuk menanamkan modalnya di Indonesia sehingga

banyak investor swasta asing, seperti Inggris, Belgia, Prancis,Amerika Serikat, Cina, dan Jepang yang menanamkanmodalnya di Indonesia. Dengan demikian, perkebunan diIndonesia meningkat dengan pesat. Akan tetapi, sistem inipun tidak lebih baik dibanding sistem sebelumnya. Sistemekonomi terbuka telah mematikan para pengusaha pribumiyang memiliki modal kecil.

Sistem yang buruk tersebut dibiarkan oleh pemerintahkolonial Belanda. Bahkan, pemerintah kolonial mengeluarkanaturan yang merugikan kaum buruh pribumi. Misalnya,pada tahun 1881 pemerintah kolonial Belanda mengeluarkanUndang-Undang Koelie Ordonantie yang mengatur para kuli.Sistem tanam paksa (Cultuurstelsel)juga dikritik karena mematikanusaha perkebunan swasta diHindia Belanda. Kritikan ini ditulisoleh pengusaha perkebunan,Fransen van de Putte, dalam artikelSuiker Contracten (PerjanjianGula).

Dengan aturan ini, kuli yang dipekerjakan di Sumatra harusmelalui kontrak kerja. Tidak boleh meninggalkan pekerjaansebelum kontraknya habis. Bagi yang melarikan diridikenakan hukuman berupa punale sanctie.Penderitaan bangsa Indonesia bertambah buruk setelahpemerintah kolonial memberlakukan sistem rodi alias kerjapaksa. Sistem tersebut diterapkan untuk mendukungprogram penanaman modal Barat di Indonesia dengan caramenyediakan sarana dan prasarana, seperti irigasi, waduk-waduk,jalan raya, jalan kereta, dan pelabuhan-pelabuhan.

Dalam membangun sarana-sarana tersebut, pemerintahkolonial Belanda menggunakan tenaga kerja Indonesia tanpaupah, serta dikerahkan secara paksa.Berbagai kebijakan pemerintah kolonial telah melahirkanpenderitaan bagi rakyat Indonesia. Di daerah kerajaan,ajakan perlawanan dari para bangsawan maupun ulamayang berpengaruh untuk melawan kekuasaan asing dengancepat mendapat sambutan baik dari kelompok rakyat, yangkarena tekanan-tekanan hidup yang mereka alami sudahbersikap antipati terhadap kekuasaan asing.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi di daerah-daerahselama kontak dengan kekuasaan Barat cukup suburuntuk timbulnya perjuangan tersebut. Oleh karena dalamtiap-tiap daerah konvensi intensitas kontak dari kekuasaanBelanda tidak bersamaan waktu terjadinya, maka timbulnyaperjuangan terhadap kekuasaan asingpun tidak samawaktunya. Perjuangan-perjuangan itu bisa berupaperlawanan besar, atau pemberontakan maupun hanyamerupakan kericuhan-kericuhan.